Sampah impor menjadi isu hangat akhir-akhir ini. Dalam sidak yang dilakukan Komisi IV DPR RI di Tanjung Priok beberapa waktu lalu, menemukan sebanyak 70 kontainer sampah. Sampah itu disebut berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang diimpor oleh PT NHI. 

Jumlah ini cukup besar, apalagi hasil temuan lapangan menunjukkan akan ada tambahan sebanyak 1.015 kontainer sampah impor yang akan masuk melalui seluruh pelabuhan di Indonesia.

Tentu fenomena ini sangat memprihatinkan. Jika mengacu pada data yang pernah dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun. 

Bila menggunakan asumsi berdasarkan data itu, sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kilogram (kg). Bahkan, berdasarkan studi yang dirilis oleh McKinsey and Co dan Ocean Conservancy, Indonesia disebut sebagai negara penghasil sampah plastik nomor dua di dunia setelah Tiongkok. 

Di tengah situasi seperti itu, mengapa Indonesia masih saja mengimpor sampah? 

Hari ini, bersama rekan-rekan di KOMISI IV DPR RI dan Dirjen Pengelolaan sampah, saya melakukan kunjungan spesifik ke dua desa di Jawa Timur. Pertama Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo. 

Di sini, kami berdialog dengan pemerintah setempat dan masyarakat yang rata-rata menjadi pengusaha tahu. Mereka menggunakan sampah sebagai salah satu bahan bakar. Kami khawatir produksi tahu yang dihasilkan terkontaminasi limbah plastik yang berbahaya bagi kesehatan. 

Kedua, di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Purworejo. Para warga di tempat ini bekerja sebagai pemilah sampah daur ulang dari berbagai negara. Dari pekerjaan inilah mereka bertahan hidup. Kami sengaja datang demi mengecek dan melihat langsung fakta lapangan.

Secara regulasi, memang tidak ada larangan mengimpor skrap kertas dan skrap plastik sebagai bahan baku. Yang dilarang adalah mengimpor sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Tapi masalahnya, skrap kertas dan skrap plastik yang ada sekarang kebanyakan telah bercampur dengan sampah dan Limbah B3 yang dilarang menurut UU. 

Saya pribadi sejak awal mengajak pemerintah untuk tegas menolak impor sampah. Alasannya jelas, produksi sampah dalam negeri kita sangat tinggi. Ketimbang melakukan impor, kenapa kita tidak maksimalkan pengolahan sampah dalam negeri untuk di daur ulang. 

Jangan sedikit-sedikit impor. Masa semuanya kita impor. Mulai dari beras, garam, lalu sekarang sampah lagi. Terus dimana kemandirian kita sebagai sebuah bangsa? Malu lah kalau terus-terusan bergantung dari bangsa lain.